Merefleksikan Kembali Masalah Pertanian

Senin, 20 Mei 2019 23:33 WIB

Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. 

Pada masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktivitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktivitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. 

Walaupun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam setiap sub-sektor. Sebagai contoh, pada pertengahan 1980-an sewaktu Indonesia mencapai swasembada beras. Tantangan bagi pemerintahan adalah untuk menggalakkan peningkatan produktivitas di antara penghasil di daerah rural, dan menyediakan fondasi jangka panjang dalam peningkatan produktivitas secara terus menerus.

 
Kementerian Pertanian secara jelas mempunyai peranan penting dalam usaha menjawab tantangan di atas. Program-program dari Kementerian Pertanian harus dilengkapi dengan bermacam-macam inisiatif dari badan pemerintahan nasional lainnya, pemerintahan lokal yang akan berada di garis depan dalam pengimplementasian program, organisasi produsen di pedesaan yang bergerak di bidang agribisnis, dan para petani yang harus menjadi partner penting demi mendukung proses perubahan ini. 

Cara ini memerlukan usaha terpadu lebih besar dan kerja sama dari Kementerian Pertanian dan instansi pemerintah lainnya yang menangani infrastruktur, pemasaran pertanian, proses pertanian, fasilitas perdagangan. Dengan desentralisasi, staf dinas di kabupaten telah dipindahkan ke tingkat pemerintahan lokal, bersamaan dengan implementasi fungsi-fungsi pemerintahan, seperti penyuluhan, regulasi --contoh: standar input, karantina, kualitas produk (pemeriksaan mutu daging)-- dan pelaporan statistik. Kementerian Pertanian harus mengkaji ulang peranannya dalam menanggapi permasalahan, dengan fokus yang lebih besar pada penyediaan fasilitas, rangka kerja kebijakan, dan penggunaan sumber daya. 

Kementerian Pertanian mempunyai peranan penting dalam menjamin bahwa sistem nasional tersebut dapat dipertahankan dan dibentuk khusus untuk penyediaan barang-barang publik, terutama dalam rangka penyuluhan, regulasi, dan penelitian dalam bidang pertanian.

Rumah tangga miskin di daerah memiliki tingkat ketergantungan lebih tinggi pada pertanian, karena sektor perekonomian yang bukan berasal dari pertanian tidak dapat berkembang. Diversifikasi di dalam hal ini menjadi penting, begitu pula berbagai kebijakan yang merangsang tumbuhnya usaha peternakan, tumpang sari sayuran, penanaman kembali hutan-hutan di daerah-daerah kecil dengan tumbuhan berkayu dengan nilai tinggi, serta diversifikasi kacang mete atau buah-buahan. Seluruh usaha tersebut dapat berperan serta untuk mencapai penghasilan yang lebih stabil, dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah. 

Terdapat bermacam-macam kesempatan untuk menunjang pertumbuhan di daerah-daerah seperti sektor produk peternakan, buah-buahan, sayur-mayur, ikan, lemak, dan minyak. Di lain pihak, konsumsi per kapita bahan makanan dengan nilai rendah malah menurun. Perubahan ini telah mendorong perkembangan pesat supermarket, yang mana telah mempengaruhi struktur produksi pertanian, penyiapan, penanganan, dan pemasaran. Hal yang serupa terjadi dalam ekspansi pesat hasil pertanian biji coklat, kacang mete, dan biji kopi. Perkembangan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk membentuk kerja sama dengan sektor swasta baik lokal maupun internasional yang menciptakan kesempatan untuk mengurangi beban penyediaan pelayanan dari badan pemerintah.

Aspek penting bagi pertanian di daerah-daerah tersebut adalah meningkatnya fokus pada usaha pertanian yang menghasilkan uang dan akhirnya ketertarikan dari pihak swasta untuk membiayai pengembangan ini. Hal ini memerlukan kualitas produksi yang lebih baik. Hal ini tentunya memerlukan mekanisme regulasi pemerintah yang lebih baik dan juga akses lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman bank. Kementerian Pertanian dapat mendukung agribisnis dan sistem pemilikan pertanian skala kecil yang kompetitif dan efisien melalui pengembangan rangka kerja efektif yang legal, diatur oleh regulasi dan institusional, untuk mempromosikan komersialisasi dan integrasi vertikal.

Kementerian Pertanian harus mengatur dan mengawasi berbagai standar yang mempengaruhi produktivitas petani. Kerangka regulasi Indonesia untuk hal-hal tersebut telah cukup berkembang, tetapi diperlukan perhatian untuk pembangunan kapasitas, pemeliharaan integritas sistem nasional dengan desentralisasi, dan fokus pada penyediaan bantuan bagi pemilik skala kecil untuk memenuhi ketentuan spesifikasi perdagangan. 

Pasar swasta tergantung pada lingkungan yang memiliki regulasi efektif dan efisien, termasuk di dalamnya pengelompokan kelas mutu dan standar, keamanan makanan, dan regulasi lingkungan hidup untuk mengurangi harga transaksi. Tetapi, regulasi saja tidak mencukupi, harus juga disertai dengan kerja sama para pedagang, pengolah, dan penghasil dalam suatu sistem regulasi. Kementerian Pertanian perlu mendukung adanya sistem regulasi produk pertanian yang kompeten dan fungsional, yang juga penting tidak hanya untuk perlindungan dan keamanan konsumer domestik, tetapi juga untuk mendapatkan dan memelihara akses ke pasar internasional, terutama karena negara pengimpor secara bertahap terus memperketat persyaratan kualitas/keamanan produk makanan. Tanpa adanya perhatian yang khusus, fokus peningkatan hasil produktivitas petani demi peningkatan kesejahteraan petani akan gagal apabila ada pembatasan jalur ke pasar.

Pertumbuhan produktivitas di daerah pedesaan adalah dasar utama bagi pengentasan kemiskinan di daerah. Hal ini membutuhkan sistem yang solid dalam proses produksi, adaptasi, dan pemerataan teknologi yang dibutuhkan oleh produser berskala kecil. Penelitian pertanian yang kuat dan sistem penyuluhan sangat penting untuk menggerakkan produktivitas ke jalur pertumbuhan yang lebih pesat. Seperti halnya sistem penyuluhan di negara-negara lainnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengembangan mekanisme institusional yang efektif dalam menyalurkan teknologi yang sesuai bagi produsen berskala kecil. 

Walaupun pengalaman dalam pelayanan bantuan pertanian masih sangat minim, bukti-bukti kuat mendukung manfaat desentralisasi penyuluhan terus bertambah, termasuk melibatkan pihak swasta maupun masyarakat umum. Serangkaian debat dan eksperimen pengelolaan yang positif telah diadakan. Termasuk di dalamnya pergeseran ke metode partisipasi, penyaluran input dan teknologi sampai dengan pembagian pasar dan awal informasi serta teknologi. Terlihat pula adanya perluasan pelayanan yang dikelola secara terpusat sampai pelayanan yang didesentralisasi, serta pergeseran ke arah privatisasi penyuluhan. 

Privatisasi pelayanan penyuluhan akan memainkan peranan lebih penting di sub-sektor lahan kering penghasil pertanian yang mendatangkan uang di daerah timur Indonesia, serta produksi komoditas ekspor yang lebih didukung oleh sektor swasta. Tingkat kualifikasi pendidikan untuk penyuluh-penyuluh publik sedang ditingkatkan, tetapi tampaknya kompensasi jauh menurun sejak adanya desentralisasi, dengan turunnya jumlah personel berkualifikasi yang mencari lapangan pekerjaan di tempat lain. 

Iklim politik dewasa ini di Indonesia juga berperan serta dalam penyediaan lingkungan yang kondusif bagi serangkaian organisasi produsen pedesaan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pemerintah, khususnya pemerintah setempat, terus mencari jalan untuk menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut, tetapi juga menghadapi kesulitan, karena cepatnya perubahan yang terjadi di dalam organisasi berorientasi keanggotaan tersebut. Inisiatif untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di daerah rural membuka kesempatan bagi penyaluran informasi ke komunitas pedesaan, memperbaiki hubungan antar penelitian dan penyuluhan, serta mendukung pengembangan pertanian di daerah pedesaan.

Yoseph Yoneta Motong Wuwur alumnus Fakultas Pertanian Universitas Flores-Ende
Sumber : https://news.detik.com/kolom/d-4539369/merefleksikan-kembali-masalah-pertanian?_ga=2.264973190.802340263.1558353099-372924035.1556595272

Shared: